Pedoman Pendidikan Klinis Peserta Didik PPDS Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Pendidikan

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi merupakan proses pembentukan kompetensi seorang dokter umum menjadi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) yang mandiri, aman, dan akuntabel. Proses ini berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan Satelit, di mana peserta didik memperoleh dan mendemonstrasikan kompetensi klinis secara bertahap di bawah supervisi Dokter Penanggung Jawab Pendidikan Klinis (selanjutnya disebut DPJP Pendidik).

Selama proses pendidikan berlangsung, peserta didik terlibat langsung dalam pelayanan kepada pasien. Kondisi ini menuntut adanya kerangka tata kelola yang eksplisit mengenai batas kewenangan klinis peserta didik pada setiap tahap pendidikan, mekanisme supervisi dan eskalasi, serta perlindungan hak pasien maupun peserta didik. Ketiadaan kerangka yang eksplisit berisiko menimbulkan ambiguitas tanggung jawab klinis, membuka celah kesalahan medis, dan melemahkan akuntabilitas institusi pendidikan.

Pedoman ini disusun sebagai turunan operasional dari Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi yang ditetapkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia, khususnya bagian yang mengatur capaian kompetensi minimal Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Pedoman ini secara khusus disusun untuk konteks pendidikan dasar spesialis (SpOG), dan tidak menggantikan atau mencampuradukkan tata kelola pendidikan subspesialisasi (fellowship) yang diatur secara terpisah dalam seri dokumen Obginsos.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Standar pendidikan profesi dan kurikulum inti Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berlaku di Kolegium terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Pendidikan, Program Studi, DPJP Pendidik, dan peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan klinis PPDS Obstetri dan Ginekologi yang aman bagi pasien dan terukur bagi peserta didik. Secara khusus, pedoman ini bertujuan untuk:

Menjelaskan kedudukan peserta didik PPDS Obgin dalam struktur pelayanan klinis rumah sakit, termasuk perbedaannya dengan dokter umum, Dokter Spesialis penuh, dan Dokter Subspesialis.
Menetapkan prinsip umum supervisi berjenjang yang menjadi dasar penyusunan kewenangan klinis bertingkat (dirinci pada Dokumen 4 — Matriks Kewenangan Klinis Bertingkat).
Menegaskan hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban Rumah Sakit Pendidikan dan DPJP Pendidik.
Menjadi rujukan bagi penyusunan Standar Prosedur Operasional (Dokumen 2), Kode Etik (Dokumen 3), dan instrumen penilaian (Dokumen 6) dalam seri ini.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi peserta didik Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada seluruh tahap pendidikan (Tahun I sampai dengan tahap akhir/chief residency), di Rumah Sakit Pendidikan Utama maupun Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Jejaring, untuk seluruh lingkup kompetensi spesialis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026. Pedoman ini tidak mengatur tata kelola pendidikan subspesialisasi (fellowship), yang diatur dalam seri dokumen tersendiri.

BAB II — DEFINISI DAN ISTILAH

Peserta Didik adalah dokter umum yang terdaftar dan aktif mengikuti Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada institusi pendidikan yang terakreditasi.
DPJP Pendidik adalah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Program Studi untuk bertanggung jawab penuh secara klinis dan mendidik atas pasien yang ditangani bersama peserta didik.
Kewenangan Klinis Bertingkat adalah kewenangan melakukan tindakan atau prosedur klinis tertentu oleh peserta didik, yang besarannya disesuaikan dengan tahap pendidikan dan hasil evaluasi kompetensi, dan selalu berada dalam kerangka tanggung jawab DPJP Pendidik.
Supervisi Langsung adalah bentuk supervisi di mana DPJP Pendidik hadir secara fisik dan dapat mengambil alih tindakan secara langsung.
Supervisi Tidak Langsung adalah bentuk supervisi di mana DPJP Pendidik tidak hadir fisik namun dapat dihubungi dan hadir dalam waktu yang ditetapkan oleh kebijakan rumah sakit apabila diperlukan eskalasi.
Eskalasi Klinis adalah proses pengalihan tanggung jawab pengambilan keputusan klinis dari peserta didik kepada DPJP Pendidik ketika suatu kasus berada di luar kewenangan klinis peserta didik pada tahap tersebut, atau ketika kondisi pasien memburuk.
Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Jejaring adalah sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rumah sakit pendidikan.

BAB III — KEDUDUKAN PESERTA DIDIK DALAM SISTEM PELAYANAN

A. Kerangka Kualifikasi dan Posisi Peserta Didik

Standar Kompetensi yang ditetapkan Konsil Kesehatan Indonesia menempatkan Dokter Spesialis pada kesetaraan Level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), setara dengan ISCED Level 7 dan AQRF/EQF Level 7 — suatu posisi advanced professional practitioner yang mampu menyelesaikan kasus klinis kompleks, bekerja lintas disiplin, dan melakukan supervisi. Peserta didik PPDS berada dalam proses menuju pencapaian level kualifikasi tersebut, dan karenanya berstatus dokter umum yang kewenangan klinisnya dalam bidang obstetri-ginekologi bersifat terbatas dan bertingkat, bukan kewenangan penuh seorang Dokter Spesialis.

Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh ketentuan kewenangan klinis dalam pedoman ini: kewenangan peserta didik tidak pernah setara dengan kewenangan DPJP Pendidik, dan tanggung jawab akhir atas setiap keputusan klinis tetap berada pada DPJP Pendidik, terlepas dari tahap pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

B. Perbedaan Peran: Dokter Umum, Peserta Didik, Dokter Spesialis, dan Dokter Subspesialis

Agar tidak terjadi kerancuan kewenangan di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan, perlu ditegaskan perbedaan mendasar keempat posisi berikut, yang seluruhnya dapat hadir bersamaan dalam satu unit pelayanan obstetri-ginekologi:

Posisi	Sifat Kasus yang Ditangani	Sifat Kewenangan Pengambilan Keputusan
Dokter Umum	Kasus umum, tidak spesifik bidang Obgin	Mandiri sesuai kompetensi dokter umum; merujuk kasus Obgin ke Spesialis
Peserta Didik PPDS Obgin	Kasus obstetri-ginekologi sesuai tahap pendidikan, meningkat bertahap	Terbatas dan bertingkat; selalu dalam supervisi dan tanggung jawab DPJP Pendidik
Dokter Spesialis (Sp.OG)	Kasus obstetri-ginekologi kompleks dalam satu bidang spesialisasi	Mandiri penuh dalam pengambilan keputusan diagnostik dan terapeutik
Dokter Subspesialis (mis. Obginsos, Fetomaternal)	Kasus sangat kompleks, langka, atau memerlukan presisi tinggi dalam subbidang tertentu	Mandiri dalam pengambilan keputusan intervensi lanjutan pada subbidangnya; menjadi rujukan tertinggi

Peserta didik tidak boleh diposisikan atau diperlakukan setara dengan Dokter Spesialis dalam dokumentasi rekam medis, penandatanganan keputusan klinis independen, maupun dalam struktur pertanggungjawaban kepada pasien dan keluarga.

BAB IV — KEDALAMAN DAN KELUASAN KASUS BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN

Standar Kompetensi membedakan kedalaman dan keluasan kasus yang layak ditangani berdasarkan kualifikasi: kasus sedang dengan presentasi khas dan risiko rendah-sedang berada dalam jangkauan penanganan mandiri seorang dokter dengan kompetensi dasar; kasus kompleks dengan komorbiditas, presentasi tidak khas, atau risiko kegagalan terapi yang lebih tinggi memerlukan penguasaan tingkat Dokter Spesialis; dan kasus sangat kompleks, langka, atau berisiko intervensi tinggi memerlukan keahlian Dokter Subspesialis dengan dukungan tim multidisiplin dan fasilitas tersier.

Bagi peserta didik, prinsip ini diterjemahkan menjadi kaidah kenaikan bertahap: pada tahap awal pendidikan, keterlibatan peserta didik terbatas pada observasi dan asistensi untuk kasus dengan risiko rendah-sedang; pada tahap menengah, peserta didik mulai diberi kewenangan melakukan tindakan tertentu secara mandiri dengan supervisi tidak langsung untuk kasus dengan tingkat kompleksitas yang telah dikuasainya; dan pada tahap akhir pendidikan (termasuk periode chief residency), peserta didik dapat diberi kewenangan lebih luas untuk kasus kompleks selama tetap berada dalam kerangka tanggung jawab DPJP Pendidik. Rincian pemetaan kewenangan per tahun akademik terhadap setiap kelompok penyakit dan prosedur klinis diatur dalam Dokumen 4 — Matriks Kewenangan Klinis Bertingkat, yang disusun berbasis kompetensi penatalaksanaan klinis dan kompetensi prosedur klinis Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagaimana ditetapkan dalam Standar Kompetensi.

BAB V — PRINSIP SUPERVISI BERJENJANG

Supervisi terhadap peserta didik dilaksanakan secara berjenjang mengikuti empat tingkat keterlibatan berikut, yang berlaku umum untuk seluruh kelompok kompetensi dan menjadi kerangka bagi penyusunan matriks kewenangan yang lebih rinci:

Observasi — peserta didik mengamati tindakan yang dilakukan oleh DPJP Pendidik tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan.
Asistensi — peserta didik terlibat langsung dalam pelaksanaan tindakan di bawah kendali penuh dan kehadiran fisik DPJP Pendidik (Supervisi Langsung).
Mandiri dengan Supervisi Tidak Langsung — peserta didik melaksanakan tindakan atau membuat keputusan klinis awal secara mandiri, dengan DPJP Pendidik dapat dihubungi dan wajib hadir dalam waktu yang ditetapkan kebijakan rumah sakit apabila terjadi eskalasi.
Mandiri dengan Verifikasi Berkala — khusus tahap akhir pendidikan untuk kompetensi yang telah dinyatakan tercapai penuh melalui evaluasi terstandar, di mana peserta didik dapat bertindak lebih mandiri namun keputusan tetap diverifikasi oleh DPJP Pendidik secara berkala, bukan per kasus.

Penetapan tingkat supervisi bagi seorang peserta didik untuk suatu kelompok kompetensi tertentu tidak bersifat otomatis mengikuti lama masa pendidikan, melainkan wajib didasarkan pada hasil evaluasi kompetensi terstandar sebagaimana diatur dalam Bab IX pedoman ini, dan didokumentasikan menggunakan instrumen pada Dokumen 6 — Kumpulan Formulir Pendidikan Klinis.

Dalam kondisi apa pun, eskalasi kepada DPJP Pendidik wajib dilakukan segera apabila kondisi pasien berada di luar prediksi, terjadi perburukan klinis, atau peserta didik meragukan kecukupan kompetensinya sendiri untuk kasus yang dihadapi — tanpa mempertimbangkan tahap pendidikan atau tingkat kewenangan yang telah dicapai sebelumnya.

BAB VI — KERANGKA UMUM KEWENANGAN KLINIS BERTINGKAT

Bab ini menetapkan kerangka umum yang menjadi dasar penyusunan Dokumen 4 (Matriks Kewenangan Klinis Bertingkat). Kewenangan klinis peserta didik dipetakan terhadap dua kelompok kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagaimana ditetapkan Standar Kompetensi, yaitu:

Kompetensi Penatalaksanaan Klinis — kemampuan menegakkan diagnosis, menyusun rencana tata laksana, dan mengelola perjalanan klinis pasien untuk kelompok penyakit dalam spektrum spesialis Obstetri dan Ginekologi.
Kompetensi Prosedur Klinis — kemampuan melaksanakan tindakan dan prosedur teknis, termasuk tindakan operatif, sesuai standar keselamatan pasien.

Setiap kelompok penyakit dan setiap prosedur klinis dalam kedua kategori tersebut dipetakan terhadap tahap pendidikan (Tahun I sampai tahap akhir) dan tingkat supervisi yang berlaku (mengacu Bab V), dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas kasus (rendah, sedang, tinggi) sebagaimana diklasifikasikan dalam Standar Kompetensi. Rumah Sakit Pendidikan dan Program Studi wajib menggunakan matriks pada Dokumen 4 sebagai acuan tunggal dalam menentukan kewenangan klinis peserta didik, dan dilarang menetapkan kewenangan secara ad hoc di luar matriks tersebut kecuali melalui mekanisme evaluasi ulang sebagaimana diatur dalam Bab IX.

BAB VII — HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. Hak Peserta Didik

Memperoleh bimbingan dan supervisi yang memadai sesuai tahap pendidikan dari DPJP Pendidik yang ditetapkan.
Memperoleh akses terhadap kasus klinis yang relevan dan proporsional untuk memenuhi capaian kompetensi yang dipersyaratkan.
Memperoleh umpan balik yang jelas dan tepat waktu atas kinerja klinis.
Mendapatkan perlindungan hukum dan institusional selama bertindak sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan dan dalam kerangka supervisi yang berlaku.
Mengajukan keberatan atau eskalasi apabila diminta bertindak di luar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

B. Kewajiban Peserta Didik

Bertindak sesuai dengan kewenangan klinis yang ditetapkan untuk tahap pendidikannya, dan tidak melampaui kewenangan tersebut tanpa persetujuan DPJP Pendidik.
Melakukan eskalasi klinis segera apabila kondisi pasien berada di luar kewenangannya atau berada di luar prediksi.
Mendokumentasikan setiap tindakan klinis dalam rekam medis secara jujur, akurat, dan menyatakan status sebagai peserta didik.
Menjunjung tinggi hak pasien atas informasi dan persetujuan, termasuk memastikan pasien memahami keterlibatan peserta didik dalam pelayanan yang diterimanya.
Mematuhi Kode Etik dan Disiplin Peserta Didik sebagaimana diatur dalam Dokumen 3.

BAB VIII — HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN DPJP PENDIDIK

A. Kewajiban Rumah Sakit Pendidikan

Menetapkan DPJP Pendidik untuk setiap peserta didik yang aktif memberikan pelayanan klinis.
Menyediakan sistem yang memungkinkan eskalasi klinis dapat dilakukan setiap saat, termasuk di luar jam kerja normal.
Mengesahkan dan memutakhirkan Matriks Kewenangan Klinis Bertingkat (Dokumen 4) melalui Keputusan Direktur (Dokumen 5).
Menyediakan mekanisme pelaporan dan investigasi insiden keselamatan pasien yang melibatkan peserta didik, terpisah dari mekanisme evaluasi akademik.

B. Kewajiban DPJP Pendidik

Bertanggung jawab penuh secara klinis dan hukum atas pasien yang ditangani bersama peserta didik, sesuai tingkat supervisi yang berlaku.
Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik secara berkala dan objektif menggunakan instrumen pada Dokumen 6.
Segera hadir atau mengambil alih tindakan ketika terjadi eskalasi klinis dari peserta didik.
Memastikan dokumentasi rekam medis mencerminkan peran dan keterlibatannya secara akurat.

BAB IX — MEKANISME EVALUASI DAN KENAIKAN TINGKAT KEWENANGAN

Kenaikan tingkat kewenangan klinis peserta didik dari satu tahap ke tahap berikutnya, sebagaimana dipetakan dalam Dokumen 4, hanya dapat dilakukan melalui evaluasi kompetensi terstandar, bukan semata berdasarkan lamanya masa pendidikan yang telah dijalani. Evaluasi dilaksanakan dengan prinsip berikut:

Evaluasi menggunakan instrumen penilaian berbasis observasi langsung terhadap kinerja klinis (setara Direct Observation of Procedural Skills/DOPS dan Mini Clinical Evaluation Exercise/Mini-CEX), sebagaimana disediakan formatnya pada Dokumen 6.
Evaluasi dilakukan oleh lebih dari satu DPJP Pendidik untuk kompetensi yang menentukan kenaikan tingkat supervisi, guna mengurangi bias penilaian tunggal.
Hasil evaluasi didokumentasikan dalam portofolio kompetensi peserta didik yang dapat ditelusuri (auditable) oleh Program Studi dan Komite Medik.
Penurunan tingkat kewenangan (bukan hanya kenaikan) dimungkinkan apabila evaluasi menunjukkan penurunan kinerja atau terjadi insiden keselamatan pasien yang relevan, dan wajib ditinjau ulang oleh DPJP Pendidik serta Program Studi.

BAB X — PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dasar bagi seluruh dokumen turunan dalam Seri Pedoman Pendidikan Klinis PPDS Obgin di Rumah Sakit, yaitu Standar Prosedur Operasional Supervisi dan Eskalasi Klinis (Dokumen 2), Kode Etik dan Disiplin Peserta Didik serta Dokter Pembimbing Klinis (Dokumen 3), Matriks Kewenangan Klinis Bertingkat (Dokumen 4), Keputusan Direktur tentang Pengesahan Pedoman (Dokumen 5), dan Kumpulan Formulir Pendidikan Klinis (Dokumen 6). Rumah Sakit Pendidikan wajib memastikan keselarasan penerapan seluruh dokumen dalam seri ini, dan melakukan peninjauan berkala terhadap pedoman ini seiring perkembangan Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia.